Rapat Satu Peta Provinsi Kalimantan Selatan 2017

Simpul jaringan merupakan kumpulan dat spasial yang akan dijadikan data acuan dalam perencanaan pembanguna;

Data spasial merupakan data penting dalam perencanaan, guna untuk nedapatkan ketepatan dalam menentukan lokasi kegiatan secara jelas

Kondisi simpul jaringan provinsi kalimantan selatan sudah mencukupi dari aspek lima pilar simpul jaringan, namun dari segi aspek dasar hukum agar bisa ditingkatkan lagi menjadi peraturan gubernur;

Tujuan dari data spasial adalah :

Barbagi pakai data spasial / peta

Data acuan dalam perencanaan

Menimimalisir tumpang tindih

Mendapatkan lokasi kegiatan perencanaan yang tepat

Keakuratan dalam analisa perencanaan;

Standar data yang digunakan adalah:

Peta dasar rbi 50k tahun 2015

Katalog unsur geografis indonesia (kugi)

Juknis simpul jaringan prov kalsel

Simpul jaringan ini tidak hnya terhunbung kedapa pemprov saja akan tetapi terhubung secara nasional dan kabupaten kota, Kemeterian Lembaga juga mengunakan simpul jaringan ini dalam pelaksaaan Peraturan Presiden tentiang Percepatan Kebijakan Satu Peta (KSP) secara Nasional

Lima Pilar Simpul Jaringa :

Produk hukum dan kebijakan yang mendukung pengelolaan data antar lembaga

Data yang baik menghasilkan perencanaan yang baik

Standar yang diimplementasikan:

Perangkat keras/lunak dan jaringan komputer

Pengembangan SDM yang lebih maju

Setipa skpd bisa berbagi pakai data sesuai bidangya

Jika di skpd tidak tersedai sdm/ahlipemetaan  bisa meminta asistensi dari tim sekretariat simpul

Teknis pengolahan akan dibantu oleh tim sekretariat

Alternatif pegolahan data bisa menyerahkan data ke tim sekreatriat dan tim sekretariat akan membuat service data nya ke instasi sesuai kewenangan

DINSOS

Dinas sosial sudah meiliki data namum aksesnya kami batasi karnean ada data rahasia yang berkaitan dengan raskin.

Data pada dinas sosial juga erat hubunganya dengan dinas Perumakhan dan Permukiman serta dinas pekerjaan umum;

DINSAKERTRAN

Dinas Transmimigrasi saat ini mengalamasi kesulitan dalam penetuan kawasan transimigrasi, dengan adanya ini kami berharap data kehutanan dan perizinan bisa kami dapatkan agar dengan mudah menetukan lokasi kawasan transimigrasi;

DLHD

Perlunya ditambahan Biro Tata Pemerintahan sebagai unit kliring, karana data perbatasan ditangani oleh biro tersebut..!

Bagimana dengan janis data yang berkaitan dengan beberapapa istansi, bisa saja namanya berbeda –beda akan tetapi pada hirariki datanta sama..?

TANGGAPAN

Bito tampem akan segera kami tambahkan;

Untuk keterkaitan datanya  kita akan melakukan desk khusu untuk tema peta tertentu;

BPTSP

Sekala bereapa yang digunakan dalam simpul jaringan provinsi, kalau kita melihat kepada nasional sekala yang diginakan adalah 1:50.000

 Metode yang ada didalam peraturan gubernur ini apakah sudah mencakup mentode menganalisa perizinan yang akan dikeluarkan

TANGGAPAN

Untuk saka yang digunakan dalam simpul jaringan bergantung wali data masing-masing, namun skala data akan dijelaskan didalam metadata

Metode yang dimaksud didalam pergub adalah metode verifikasi data spasial untuk publikasi

DPUPR

Dalam rapat beberapa mingu yang lalu memang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan raung ada mengadakan kegiatan terkait sutu peta cipta karya, namun nin baru tahap awal mingkin bisa saling integrasi;

DESDM

Simpul jaringan ini mendukung kebijakan presiden tentang “One Map Pulicy”, ini berawal dari presiden meminta data irigasi yang ternyata berbeda-beda oleh karean itu ada keingin dari presiden untuk memiliki satu peta yang dijadikan acuan dalam pembangunan;

Kami mendukung sepenuhnya kegiatan ini.

Ditulis :Hidayatul Rahman, S.Kom, M.Kom
Diposting : 2017-02-16 15:03:51