Desiminasi Simpul Jaringan daerah

Sosialisasi UU IG

  • Acuan dan dasar hukum yang digunakan dalam melakukan tata kelola simpul jaringan di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, diantarany
    • Undang-Undang No 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
    • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
    • Perpres No 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Geospasial Nasional
    • Surat Keputusan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) tentang Unit Kliring
    • Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Unit Pengelolaan Data Geospasial atau Unit Kliring
    • Perka BIG tentang Panduan Pembangunan Simpul Jaringan dan Unit Kliring
       
  • Perka BIG  tentang SOP Pembangunan Simpul Jaringan

 

  • Data dan informasi geospasial yang tersedia harus mampu menjelaskan  hal-hal sbb:
  1.  
    1. Cakupan wilayah desa-desa di wilayah perbatasan termasuk titik koordinat;
    2. Kejelasan ibukota dan kepemilikan pulau;
    3. Batas daerah yang tertuang dalam batang tubuh dan tergambar di atas peta lampiran UU tersebut serta memenuhi standar kaidah pemetaan secara geometris dan kartografis;
    4. Dapat diterima oleh provinsi dan kabupaten/kota yang berbatasan sebagai acuan di dalam penetapan batas secara pasti di lapangan dan secara hukum dapat dipertanggungjawabkan

 

  • Dengan menggunakan informasi geospasial ini, maka diharapkan juga kepada penyedia IG, dan pemerintah daerah bahwa:
  • Sebuah potensi gangguan keamanan seperti sengketa batas perlu dideteksi sedini mungkin oleh pemerintah daerah agar dapat ditangani dengan baik.
  • Data dan informasi geospasial yang disediakan dapat menggambarkan dengan jelas potensi konflik sengketa batas berdasarkan penyebabnya.
  • Data dan informasi geospasial yang disediakan dapat menjadi salah satu bahan dalam setiap tahapan  pendeteksian dan penanganan sengketa batas.

 

Penyelesainya Batas Adminstrasi

  • Jumlah segmen batas sebanyak 946 dengan segmen definitif yang ada petanya sebanyak 143 atau baru dikerjakan 15% dari total keseluruhan segmen batas.
  • Penyelsaian batas Administrasi dilakukan dengan asas kesepakan bersama.
  • Penentuan batas Adminstrasi desa lebih diuatamakan mengikuti ciri alam.
  • Penyelesainan batas adminstrasi bisa diselesaikan dengan metode alternative Bottom-UP,

Pengolahan dan Penyebarluasan IG

  • Pengulahan data geospasial haruns mengunakan perangkat lunak bebas dan terbuka, Berlesensi, dan dilakukan diadalam negri.
  • Pengolahan data geospasial duliar negri haris mendapatkan izin dari BIG dengan memperhatikan unsur-unsur alih teknologi, Peningkatan SDM dalam negri dan Keamana.
  • Pemberian insetif terhadapa setiap orang yang membangun, mengembangkan dan mengunakan IG dapat berupa :

 

o   Pengharagaan;

o   Penilaian Khusu dana Pengadaan barang dan jasa;

o   Pemberian Peningkatan SDM dibidang perangkat lunak;

o   Penyediaan saran pengolahan data dan informasi geospasial.

 

  • Penyimpana IG dibuat kedalam beberapa bentuk yaitu cetak dan digital 

 

 

Ditulis :Hidayatul Rahman, S.Kom, M.Kom
Diposting : 2015-08-07 22:01:10