Desiminasi Pembinaan Simpul Jaringan Daerah 2015

o  Deputi Infrastruktu Informasi Geospasial - Dr. Ir. Yusuf S. Djajadihardja M.Sc.

  • Perpres Nomor 27 Tahun 2014 tentang JIGN, pasal 4 ayat 4, bahwa simpul jaringan itu adalah lembaga tinggi Negara, instansi pemerintah, TNI, Kepolisian RI, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

o   Lima (5) pilar pembangunan simpul jaringan yaitu Kelembagaan, Peraturan Perudang-Undangan, Standarisasi, SDM, dan Teknologi merupakan syarat terbangunnya simpul jaringan

 o   Dari segi aspek kebijakan Informasi geospasial memiliki landasan integritas Mendukung referensi tunggal untuk informasi geospasial, Menjamin ketersediaan dan akses dengan akuntabilitas;


 o   Pra syarat integrasi aspek keruangan dalam  proses pengambilan keputusan, maka informasi Geospasial harus memiliki satu referensi, satu standar, satu Geodatabse dan satu GeoPortal.

o   Informasi geospasial membantu kita  bertindak dalam Mengintegrasikan aspek keruangan dalam RPJMN 2014-2019.

  • Succestory Penyelngaraan IG:
    • Keberhasilan penyelengaraan informasi geospasial di provinsi jawa barat di dukung dengan koordinasi yang di bangun dengan baik.
    • Terwujudnya payung hukum dalam penyelengaraan informasi geospasial menjadi jalan mulus dalam penyelengaraan IG.
    • Koordinasi antar wali data yang menghasilkan terwujudnya berbagi pakai data spasial antar SKPD dan beberapa Kabupaten kota.
    • Infrastriktur IG di provinsi Jawa Tengah sudah terkoneksi ke semua SKPD-nya dan beberapa Kabupaten Kota.
    • Keberhasilan penyelengaraan IG di Provinsi Kalimantan timur diawali dari kebijakan kepala daerah yang memasukkan One map Policy dalam RPJMD mereka.
    • Pada tahun 2015 ini pemprov Kalimantan Timur memuat pergub dan membentuk pokja One Data One Map. Selain itu KALTIM juga sudah mempunya road map pengembangan IG sampai dengan 2018.
    • Dari segi aspek kebijakan IG merupakan Salah satu Program Prioritas dalam RPJMD Kaltim 2013-2018. Menjadi Program/Kegiatan dalam Renstra Bappeda 2013-2018.
    • Diselengarakanya RAKOR One Data One Map KALTIM, yang dihadiri juga BIG- IIG, BAPPENAS dan LAPAN;
    • Simpul jaringan KALTIM mennggandeng SKPD terkait yang berperan penting dalam data spasial. Yaiut DISHUB, DISHUT dan DINAS PU.
  • Permasalahan Informasi Geospasial
    • SDM yang ada tidak memiliki latar belakang pendidikan formal bidang geospasial (Geodesi/ Geomatika/Geografi) dan Teknologi Informasi.
    • Terbatasnya jumlah SDM yang memiliki latar belakang pendidikan bidang geospasial.
    • Terbatasnya SDM di daerah yang dapat mengoperasikan server untuk keperluan spasial.
    • Belum ada SDM yang disiapkan untuk menangani pekerjaan bidang spasial.
    • Belum semua pemerintah daerah dan kementerian/lembaga menggunakan model outsourcing untuk pengelolaan SJ.
    • Belum ada standardisasi untuk penggajian yang layak tenaga outsourcing bidang geospasial dan TI untuk pengelolaan SJ.
    • SDM pengelola SJ terbebani dengan banyak tugas lain.
    • Promosi dan mutasi yang mengakibatkan terganggunya sistem pengelolaan informasi geospasial.
    • Belum tersosialisasikannya jabatan fungsional survei dan pemetaan di pemerintah daerah dan kementerian/lembaga.
    • Belum tersosialisasikannya SKKNI Bidang Informasi Geospasial dan sistem sertifikasi tenaga profesional bidang IG.
    • Konsep penjenjangan karir yang belum jelas untuk tenaga geospasial dan TI.
    • Terbatasnya anggaran untuk program peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan atau kursus bidang geospasial.
    • Terbatasnya anggaran untuk program peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan jenjang pasca sarjana.
    • Terbatasnya kemampuan melakukan rekrutmen staf yang berlatar belakang bidang geospasial dan TI karena tidak adanya alokasi penerimaan pegawai baru.
    • Belum tersosialisasinya dengan baik Perpres nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah, sehingga sebagian Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga belum mengetahui adanya kewajiban membangun Simpul Jaringan.
    • Akibat kondisi poin 1, masih sangat sedikit Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga yang membuat peraturan internal sebagai penjabaran Perpres 27/2014 di lingkungan masing-masing.
    • SJ yang sudah ada pada umumnya masih menggunakan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota, belum berbentuk Peraturan Daerah yang lebih bersifat permanen.
    • Belum adanya SKB antara Kemendagri dan BIG tentang pembangunan dan pengelolaan SJ yang dapat mengikat pemerintah daerah.
    • Belum disadarinya nilai penting dan manfaat SJ oleh sebagian besar anggota DPRD.
    • Kesadaran akan pentingnya Simpul Jaringan masih rendah yang berpengaruh pada kebutuhan untuk membuat peraturan pendukung yang juga rendah.
    • Acuan untuk membuat peraturan pendukung masih tidak diketahui dan sulit diakses.
    • Belum ada kebijakan tentang pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan data spasial dari Kepala Daerah.
    • Keterbatasan anggaran di tingkat pemerintah daerah untuk mengimplementasikan SJ, sehingga pembuatan peraturan pendukung dianggap belum merupakan prioritas.
    • Aplikasi yang dibangun belum terintegrasi antar berbagai bidang pembangunan.
    • Aplikasi yang dibangun tergantung pada proyek, sehingga ketika proyek terhenti maka aplikasi yang sudah dibangun tidak dilanjutkan lagi.
    • Aplikasi IG yang dibangun terlalu tergantung pada personil awal yang mendesain sehingga ketika terjadi mutasi terdapat penurunan kualitas pemanfaatan aplikasi.
    • Aplikasi yang dibangun belum didasarkan pada roadmap yang jelas dan terprogram, sehingga seringkali terdapat perubahan arah.
    • Pembangunan Simpul Jaringan ini berisi tentang permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pembangunan SJ. Penyusunan roadmap ini melibatkan berbagai pihak, yaitu BIG, PPIDS, pemerintah provinsi dan kabupaten serta kementerian.

o   Pembangunan Simpul Jaringan di Indonesia harus dipercepat supaya proses fasilitasi penyediaan IG bagi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik. SJ memfasilitasi penyediaan informasi geospasial yang tepat, akurat, terkini dan menggunakan satu sistem referensi yang sama.

o   Pembangunan Simpul Jaringan membutuhkan kerja sama banyak pihak. pembangunan Simpul Jaringan di Indonesia relatif terlambat dari yang seharusnya, maka diperlukan proses percepatan. Aspek kunci dalam pembangunan Simpul Jaringan adalah:  kesadaran, pemahaman, komitmen dan kepemimpinan. Selanjutnya dibutuhkan dukungan berupa anggaran, penyediaan SDM dan kerja bersama.

o   Apabila roadmap pembangunan SJ ini dapat direalisasikan dengan baik, maka diharapkan pada akhir RPJMN 2015-2019 sebagian besar pemerintah daerah dan kementerian/lembaga telah memiliki SJ yang operasional. Dengan demikian maka pelaksanaan pembangunan dapat difasilitasi dengan IG yang baik, yang merupakan realisasi dari spasialisasi e-government

Ditulis :Gita Ayu Syafarina, S.Kom, M.Kom
Diposting : 2015-12-09 12:12:08